KBLI 43120 PENYIAPAN LAHAN

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

Kewajiban Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Untuk KBLI 43120: PENYIAPAN LAHAN

Jenis Resiko di OSS RBA untuk KBLI 43120: PENYIAPAN LAHAN

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah meresmikan peluncuran OSS RBA, dengan harapan kemudahan berusaha di Indonesia semakin membaik dan berkualitas.

Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko ini dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.

Regulasi yang menjadi acuan dalam KBLI 43120: PENYIAPAN LAHAN adalah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

Ruang Lingkup: Merupakan perizinan berusaha untuk pematangan dan pembukaan lahan melalui kegiatan reklamasi. Perusahaan yang mengambil KBLI 43120: PENYIAPAN LAHAN

  • 01. Resiko Tinggi

    Skala Usaha: Usaha Mikro

    Untuk skala usaha Usaha Mikro, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 5 Tahun

    Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements:
    1. Peta Topometri
    2. Data Hidro oseanografi
    3. Persetujuan Lingkungan
    4. Dokumen Rencana Induk Reklamasi
    5. Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi
    6. Data perhitungan stabilitas timbunanhasil reklamasi
    7. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan
    8. hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima) hektare
    9. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
    10. Hasil jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material
    11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenis sesuai ketentuan perundangundangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material

    Berlaku untuk jenis perusahaan:
    1. Seluruh
    2. Kegiatan Migas
    3. Wilayah Yurisdiksi
    4. Kawasan Konservasi Nasional
    5. 3. Hierarki pelabuhan pengumpan lokal.
    6. 2. Hierarki pelabuhan pengumpan regional.
    7. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional
    8. Wilayah Perairan Lebih dari 12 (Dua Belas) Mil Laut
    9. 1. Hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
    10. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu
    11. Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Kewenangan
    12. Yang Berada Di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenanan Menteri
  • 02. Resiko Tinggi

    Skala Usaha: Usaha Kecil

    Untuk skala usaha Usaha Kecil, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 5 Tahun

    Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements:
    1. Peta Topometri
    2. Data Hidro oseanografi
    3. Persetujuan Lingkungan
    4. Dokumen Rencana Induk Reklamasi
    5. Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi
    6. Data perhitungan stabilitas timbunanhasil reklamasi
    7. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan
    8. hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima) hektare
    9. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
    10. Hasil jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material
    11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenis sesuai ketentuan perundangundangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material

    Berlaku untuk jenis perusahaan:
    1. Seluruh
    2. Kegiatan Migas
    3. Wilayah Yurisdiksi
    4. Kawasan Konservasi Nasional
    5. 3. Hierarki pelabuhan pengumpan lokal.
    6. 2. Hierarki pelabuhan pengumpan regional.
    7. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional
    8. Wilayah Perairan Lebih dari 12 (Dua Belas) Mil Laut
    9. 1. Hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
    10. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu
    11. Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Kewenangan
    12. Yang Berada Di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenanan Menteri
  • 03. Resiko Tinggi

    Skala Usaha: Usaha Menengah

    Untuk skala usaha Usaha Menengah, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 5 Tahun

    Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements:
    1. Peta Topometri
    2. Data Hidro oseanografi
    3. Persetujuan Lingkungan
    4. Dokumen Rencana Induk Reklamasi
    5. Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi
    6. Data perhitungan stabilitas timbunanhasil reklamasi
    7. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan
    8. hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima) hektare
    9. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
    10. Hasil jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material
    11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenis sesuai ketentuan perundangundangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material

    Berlaku untuk jenis perusahaan:
    1. Seluruh
    2. Kegiatan Migas
    3. Wilayah Yurisdiksi
    4. Kawasan Konservasi Nasional
    5. 3. Hierarki pelabuhan pengumpan lokal.
    6. 2. Hierarki pelabuhan pengumpan regional.
    7. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional
    8. Wilayah Perairan Lebih dari 12 (Dua Belas) Mil Laut
    9. 1. Hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
    10. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu
    11. Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Kewenangan
    12. Yang Berada Di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenanan Menteri
  • 04. Resiko Tinggi

    Skala Usaha: Usaha Besar

    Untuk skala usaha Usaha Besar, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 5 Tahun

    Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements:
    1. Peta Topometri
    2. Data Hidro oseanografi
    3. Persetujuan Lingkungan
    4. Dokumen Rencana Induk Reklamasi
    5. Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi
    6. Data perhitungan stabilitas timbunanhasil reklamasi
    7. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan
    8. hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima) hektare
    9. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
    10. Hasil jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material
    11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenis sesuai ketentuan perundangundangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material

    Berlaku untuk jenis perusahaan:
    1. PMA
    2. Seluruh
    3. Kegiatan Migas
    4. Wilayah Yurisdiksi
    5. Kawasan Konservasi Nasional
    6. 3. Hierarki pelabuhan pengumpan lokal.
    7. 2. Hierarki pelabuhan pengumpan regional.
    8. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional
    9. Wilayah Perairan Lebih dari 12 (Dua Belas) Mil Laut
    10. 1. Hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
    11. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu
    12. Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Kewenangan
    13. Yang Berada Di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenanan Menteri

Bagaimana Cara Memilih/Menentukan KBLI?

Untuk menentukan KBLI usaha Anda, misalnya KBLI 43120: PENYIAPAN LAHAN yaitu dengan menentukan kategori usaha terlebih dahulu, kemudian menentukan golongan pokok, golongan, subgolongan dan kelompok.

Struktur pengkodean KBLI menyesuaikan dari struktur pengkodean pada ISIC, antara lain:

Kategori KBLI

Kategori merupakan garis pokok penggolongan aktivitas ekonomi dengan kode satu digit, kode alfabet. Dalam KBLI 2020, seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia kelompokan menjadi 21 kategori dari A sampai U.

Golongan Pokok KBLI

Golongan pokok adalah adalah uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori dijabarkan menjadi satu atau beberapa golongan pokok berdasarkan sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok mempunyai kode dua digit angka.

Golongan KBLI

Golongan merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri atas 3 digit angka yang mana 2 angka pertama menandakan golongan pokok yang berkaitan dan 1 digit angka terakhir menandakan aktivitas ekonomi dari setiap golongan yang bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat dijabarkan sebanyak-banyaknya 9 golongan. 

Subgolongan KBLI

Subgolongan berarti uraian lebih lanjut dari aktivitas ekonomi yang tercakup dalam satu golongan. Kode subgolongan terdiri atas 4 digit, yang mana kode 3 digit angka pertama menandakan golongan 5 yang berkaitan, dan 1 digit angka terakhir menandakan aktivitas ekonomi dari subgolongan tersebut. Setiap golongan bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya 9 golongan.

Kelompok KBLI

Kelompok untuk memilih lebih lanjut aktivitas yang dicakup dalam satu subgolongan menjadi beberapa aktivitas yang lebih homogen berdasarkan kriteria tertentu. Setiap subgolongan dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya 9 kelompok.

Dapatkan Layanan Prioritas untuk OSS RBA & KBLI 43120: PENYIAPAN LAHAN dengan menghubungi tim kami

Kami membantu perizinan dan pembuatan PT/CV, memilih KBLI untuk perusahaan, membantu proses sertifikasi tenaga ahli, Sertifikat Standar / Sertifikat badan usaha, sertifikasi alat dll. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.


Cut Hanti, S.Kom
Konsultasi di Whatsapp

Novitasari, SM
Konsultasi di Whatsapp
Contoh NIB KBLI 43120 PENYIAPAN LAHAN

Perusahaan Anda melakukan jasa konstruksi? Setelah memiliki NIB, maka selanjutnya adalah memenuhi izin sertifikat Standar, yaitu Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU JK)

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) JK juga merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!

Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi

Contoh Format SBU Jasa Konstruksi Baru 2022

Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.


Cut Hanti, S.Kom
Konsultasi di Whatsapp

Novitasari, SM
Konsultasi di Whatsapp

Dapatkan Layanan Prioritas untuk OSS RBA & KBLI 43120: PENYIAPAN LAHAN dengan menghubungi tim kami

Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, memilih KBLI untuk perusahaan, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.

Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki KBLI ?

KBLI 2020 adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020. KBLI merupakan sebuah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis usaha menurut karakteristik dan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan.

KBLI 2020 merupakan update dari versi sebelumnya yaitu KBLI 2018. Penyempurnaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan usaha di Indonesia. KBLI 2020 juga mengikuti standar klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

KBLI 2020 terdiri dari 10 digit angka yang menggambarkan jenis usaha suatu perusahaan. Digit pertama menunjukkan jenis kegiatan utama, digit kedua menunjukkan sub kegiatan utama, dan seterusnya hingga digit ke-10 yang menunjukkan sub sub kegiatan utama.

Contohnya, jika suatu perusahaan bergerak dibidang pertanian dan perkebunan, maka KBLI perusahaan tersebut adalah 01.11. Jika perusahaan tersebut juga memproduksi minyak kelapa sawit, maka KBLI perusahaan tersebut adalah 01.11.31. Dengan KBLI ini, perusahaan dapat dikategorikan secara tepat dan mudah dalam sistem informasi ekonomi.

Selain digunakan untuk mengkategorikan perusahaan, KBLI juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan data statistik dan pengambilan kebijakan ekonomi. KBLI juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencari informasi mengenai industri yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Dengan adanya KBLI 2020, diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha di Indonesia. Selain itu, KBLI juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sesuai dengan kondisi dan perkembangan industri di Indonesia.

  • 01. Business Goal

    Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

    • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
    • Kapan akan mengikuti tender
    • Tender apa yang akan diikuti
  • 02. Review kebutuhan teknis

    • Data penjualan tahunan;
    • Data kemampuan keuangan/nilai aset;
    • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
    • Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
    • Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
    • Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
  • 03. Tenaga Ahli & Peralatan

    Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi

    Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan

    Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)

  • 04. Proses SBU

    SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR

    • BUJK Nasional
    • BUJK PMA
    • BUJK Asing

    Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website PBUMKU.com Cek Proses SBU

  • 05. Perusahaan Anda siap ikut tender

    Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang

    Cek Tender Sekarang!