Profil Novitasari: Konsultan Bisnis Profesional dalam Mendukung Perizinan Berusaha Berbasis Risiko RBA dan PBUMKU
Novitasari
1 day ago

Digitalisasi OSS Berbasis Risiko Masih Bermasalah Antara Pusat dan Daerah

Implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) atau Sistem OSS Berbasis Risiko masih tersandung beberapa permasalahan. Salah satunya dari sisi digitalisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum terintegrasi dengan baik.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menjelaskan berdasarkan kajian yang dilakukan KPPOD di lima wilayah, yaitu Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, dan DKI Jakarta, setidaknya ada tiga permasalahan dari sisi digitalisasi ini.

Padahal, kata Armand, PP Nomor 5 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja mengamanatkan OSS RBA ini menjadi satu-satunya sistem untuk pelayanan perizinan. Dengan kata lain, jika ada sistem yang lain itu akan diintegrasikan. 
"Namun sampai saat ini, OSS RBA ini masih belum terintegrasi dengan beberapa sistem K/L yang menurut kami sangat penting dalam persyaratan dasar perizinan," ujar Armand dalam diskusi Sengkarut Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah, Selasa (23/11).

Armand mencontohkan beberapa sistem yang bermasalah, pertama SIMBG merupakan sistem terkait dengan persetujuan bangunan yang dulu disebut IMB, lalu Gistaru terkait dengan tata ruang, atau Amdalnet untuk mendapat persetujuan kelayakan lingkungan hidup.

"Ini masih berproses secara terpisah-pisah, bagi Pemerintah Daerah menciptakan kebingungan sendiri. Karena ada pengalaman pelaku usaha ngurusin SIMBG tanpa berkoordinasi dengan DPMPTSP," lanjutnya.

Begitu juga dari sisi pemerintah daerah, menurut Armand, pemerintah daerah membutuhkan percepatan atau akselerasi untuk integrasi antar sistem-sistem K/L ini dengan OSS RBA.

Masalah kedua dan poin paling penting adalah soal rencana detail tata ruang (RDTR). Armand mengatakan, dalam UU Ciptaker dan PP No 05 Tahun 2021 dan diperkuat dengan PP 21 Tahun 2021 tentang tata ruang, RDTR menjadi salah satu panglima utama dalam perizinan usaha.

Armand berkata, dulu sebelum UU Cipta Kerja, RDTR harus disahkan melalui peraturan daerah, namun dengan UU Cipta Kerja, peraturan ini ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan harapan proses penyusunan bisa dipercepat.

"Namun catatan KPPOD adalah, pertama proses penyusunan RDTR ini juga sangat tergantung dengan seperti apa mekanisme persetujuan substansi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Pemerintah daerah saat ini menilai, ini juga menjadi masalah karena lamanya mendapatkan persetujuan substansi," tutur Armand.

Dia melanjutkan, di Pemerintah Daerah saat ini baru sekitar 50-an RDTR yang terbentuk di beberapa wilayah, dari target Kementerian ATR/BPN sebesar 2000 RDTR. Hal itu pun belum termasuk RDTR digital.

"Kalau daerah belum memiliki RDTR dan RDTR digital yang ditanam di OSS RBA, permohonan untuk mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang atau izin lokasi diajukan kepada pemerintah pusat. Bagi kami, itu bisa mengganggu keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam hal ini bisnis proses perizinan berusaha," ungkap Armand.

Dengan begitu, pemerintah pusat akan memberikan persetujuan berdasarkan RT/RW, bukan RDTR sehingga bisa saja lokasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial di daerah. Sehingga menurut Armand, ini menjadi isu krusial dalam hal percepatan penerapan OSS RBA di daerah, serta yang paling penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial di daerah.
Selanjutnya adalah masalah peran platform layanan daerah yang sudah berjalan untuk memberikan izin berusaha, seperti JakEVO milik DKI Jakarta dan SSW di Surabaya. Permasalahannya, bagaimana nasib sistem ini dalam alur perizinan OSS-RBA serta perannya belum ditegaskan dalam PP No 5 Tahun 2021.

"Daerah juga mengalami kegamangan soal bagaimana platform layanan mereka yang selama ini menurut mereka sangat memberikan kemudahan. Sangat banyak daerah yang memiliki sistem yang menurut kami sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah sistem ini berhadapan dengan OSS-RBA, sampai saat ini Pemda masih menggunakannya untuk beberapa izin tertentu. Itu yang menjadi kebutuhan dan ekspektasi daerah saat ini," imbuh Armand.

Tags:

About the author
Profil Novitasari: Konsultan Bisnis Profesional dalam Mendukung Perizinan Berusaha Berbasis Risiko RBA dan PBUMKU

Novitasari

Halo, nama saya Novitasari, seorang konsultan bisnis profesional yang berfokus pada membantu perusahaan-perusahaan dalam memperoleh Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Saya memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola proses perizinan dan mengoptimalkan regulasi bisnis untuk berbagai industri.

Sebagai seorang konsultan bisnis, visi saya adalah untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang berkelanjutan. Saya percaya bahwa proses perizinan yang efisien dan berbasis risiko adalah salah satu kunci kesuksesan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks.

Salah satu bidang keahlian saya adalah Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). OSS-RBA adalah sistem perizinan berbasis daring yang telah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah perizinan usaha. Saya membantu perusahaan dalam memahami dan mengikuti proses OSS-RBA dengan lancar, termasuk pengisian dokumen, koordinasi dengan lembaga terkait, dan mengatasi potensi risiko yang terkait.

Selain OSS-RBA, saya juga berfokus pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Saya membantu perusahaan dalam menyusun strategi perizinan yang efektif, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengelola kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang relevan.

Kerjasama dengan saya sebagai konsultan bisnis akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan Anda. Saya berkomitmen untuk memberikan solusi yang tepat waktu, akurat, dan inovatif untuk membantu perusahaan mencapai tujuan mereka. Dengan dukungan saya, perusahaan Anda dapat mengurangi hambatan birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan.

Jika perusahaan Anda sedang mempertimbangkan untuk memperluas usaha atau menghadapi perubahan regulasi, saya siap membantu. Jangan ragu untuk menghubungi saya untuk mendiskusikan bagaimana saya dapat mendukung pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan Anda.

Pbumku.com membantu melakukan Persiapan Tender Perusahaan

Dari perencaan mengambil bidang usaha, kualifikasi sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk Memenangkan Proyek


Cut Hanti, S.Kom
Konsultasi di Whatsapp

Novitasari, SM
Konsultasi di Whatsapp

Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami

Pbumku.com sebagai konsultan bisnis, berpengalaman dalam memberikan solusi bisnis yang inovatif dan efektif untuk perusahaan di berbagai industri. Tim kami yang terdiri dari para ahli di bidang strategi, keuangan, dan operasi akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Kami menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda, termasuk analisis pasar, perencanaan strategis, dan pengembangan bisnis. Dengan pengalaman kami yang luas dan metode yang teruji, kami yakin dapat membantu perusahaan Anda untuk tumbuh dan berkembang lebih sukses.

Jasa Bantuan Penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi

Berbagai persyaratan terbaru, kami memastikan semua dokumen perusahaan sesuai dengan aturan baru, sehingga perusahaan dapat fokus untuk mengikuti tender atau pengadaan. Percayakan kepada tim kami untuk proses Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi.


Cut Hanti, S.Kom
Konsultasi di Whatsapp

Novitasari, SM
Konsultasi di Whatsapp